Ciputat, 2 Nopember 2011 Mohammad Akbar Paling tidak, ada empat pasal yang harus diatur dalam peraturan pemerintah. JAKARTA – Badan Amil Zakat (Baznas) menggelar pertemuan dengan Forum Zakat (FOZ) yang beranggotakan perwakilan lembaga amil zakat (LAZ). Ketua Umum Baznas, Didin Hafiduddin mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk bersama membuat rumusan peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana [...]
SelengkapnyaBAZNAS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA : ANTARA POTENSI ZAKAT DAN TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Ciputat, 28 Oktober 2011 Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998 telah selesai. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi UU ini tanggal 27 Oktober 2011 kemarin. Ada beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama BAZNAS dalam menyikapi lahirnya UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Terutama terkait dengan pengaturan pembentukkan BAZNAS [...]
SelengkapnyaJurnal II IMZ : Rekonstruksi Praktek Zakat dan Pajak Untuk Menanggulangi Kemiskinan
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh Gusfahmi, SE., MA. Abstrak Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam negara. Keduanya dapat dipakai untuk memindahkan kekayaan, dari orang kaya kepada orang miskin dan sumber pendapatan negara. Fungsi sebagai sumber pendapatan sudah berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal [...]
SelengkapnyaJurnal II IMZ : Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh Irfan Syauqi Beik Abstrak Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Sejumlah [...]
SelengkapnyaJurnal II IMZ : Korelasi Perbuatan Beramal Dengan Besarnya Nominal Umat Islam Indonesia
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh : Tuti Alawiyah Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan beramal oleh umat Islam Indonesia serta faktor-faktor yang berhubungan dengan besarnya pemberian. Data diperoleh dari sebuah survei nasional terhadap filantropi bagi keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia sebagai bagian dari survei internasional terhadap filantropi masyarakat muslim dunia. Tulisan ini merupakan [...]
SelengkapnyaJurnal II IMZ : Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus, Refleksi Kitab al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh : Ugi Sugiharto Abstrak Zakat punya peran penting dalam keuangan publik. Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus. Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada publik muslim. Zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. [...]
SelengkapnyaDai Bisa Jadi Pemberdaya
Ciputat, 21 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Mereka dibekali keterampilan menemukan solusi masalah di tempat dakwahnya. JAKARTA – Potensi dai tak sebatas memberikan dakwah, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat di sekitarnya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun pemberdayaan sosial. Sayangnya, kata Direktur Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Nana Mintarti, ini belum tergarap maksimal. Pegiat dakwah belum [...]
SelengkapnyaLembaga Zakat Miliki Standar Akuntansi
Ciputat, 20 Oktober 2011 Lembaga pengelola zakat kini sudah memiliki standar akuntansi, yang terangkum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Ini mengandung aturan pembuatan laporan keuangan yang mulai disosialisasikan pada Rabu (19/10). Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Ahmad Juwaini mengatakan, PSAK ini dinanti kehadirannya sejak 2007. PSAK 109 khusus membahas dana zakat dan infak. [...]
SelengkapnyaPP Perkuat UU Zakat
Ciputat, 18 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Pemerintah dan DPR menyepakati pentingnya memperbanyak porsi peraturan pemerintah dibandingkan peraturan menteri dalam pelaksanaan Undang-Undang Zakat yang baru kelak. Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja panitia kerja (panja) pemerintah dan Komisi VIII DPR, Senin (17/10). “Tak ada lagi masalah krusial yang diperdebatkan,” kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding. Belum [...]
SelengkapnyaUji Publik RUU Zakat Rampung
Ciputat, 14 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Pengesahan ditargetkan saatparipurna pada 18 Oktober mendatang. JAKARTA –– Uji publik rancangan undang-undang zakat, infak, dansedekah selesai dilakukan pada pekan lalu. Pelaksanaannya berlangsung ditiga wilayah, yaitu Aceh, Gorontalo,dan Jawa Barat. Ketua Umum BadanAmil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan rekomendasi utamanya adalah menjabarkan undang-undang ini kelak ke dalam [...]
Selengkapnya